Biografi Ali Sadikin

Biografi Ali Sadikin, Ali Sadikin adalah seorang letnan jenderal KKO-AL yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno menjadi Gubernur Jakarta pada tahun 1966 yang kemudian diduetkan dengan tokoh Sunda lainnya Raden H. Atje Wiriadinata untuk membangun Ibu Kota Republik.
Bio Data Ali Sadikin

• Nama Lengkap: Ali Sadikin
• Alias : Bang Ali
• Profesi : Birokrat
• Agama : Islam
• Tempat Lahir : Sumedang, Jawa Barat
• Tanggal Lahir : Kamis, 7 Juli 1927
• Meninggal: 20 Mei 2008, Singapura
• Zodiac : Cancer
• Hobby : Sepak bola
• Warga Negara : Indonesia
• Istri : Nani Sadikin, Linda Mangaan
• Anak : Yasser Umarsyah Sadikin, Boy Bernadi Sadikin, Boy Sadikin

BIOGRAFI
Ali Sadikin dilahirkan di Sumedang tanggal 27 Juli 1926 dari pasangan keluarga bangsawan Sumedang, Jawa Barat. meninggal di Singapura, 20 Mei 2008 pada umur 80 tahun . Orang tuanya seorang pegawai Dinas Pertanian/ Perkebunan di Kabupaten Sumedang. Ali Sadikin merupakan anak kelima dari enam bersaudara yang semuanya laki-laki. Ali Sadikin menikah dengan Nani Arnasih (almarhummah) pada tahun 1954, seorang dokter gigi, dan dikaruniai empat orang anak yang semuanya laki-laki, anak sulung lahir pada tahun 1955 diberi nama Boy Bernadi, kemudian menyusul Eddy Trisnadi (1956), Irawan Hernadi (1959), dan anak bungsu lahir pada tahun 1961 bernama Benyamin Irwansyah. Pada tahun 1986, ibu Nani Sadikin meninggal dunia, setelah beberapa lama mendapat perawatan di rumah sakit. Sepeninggal ibu Nani Sadikin, tepatnya setahun setelah wafatnya ibu Nani Sadikin, Ali Sadikin menikah lagi. Pada tahun 1987, Ali Sadikin menikahi Linda Mangan dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Yasser Umarsyah.
Karakter keras Ali Sadikin merupakan warisan dari orang tuanya yang merupakan tokoh terpandang di mata masyarakat. Ali Sadikin tumbuh bersama enam saudaranya yang semuanya merupakan anak laki-laki. Sedangkan hasil pendidikan dari orang tuanya terlihat pada sifatnya yang merakyat, peduli pada masyarakat, dan selalu mengutamakan kepentingan orang. Meskipun priyayi, orang tuanya tidak pernah memakai gelar Raden. Begitupula dengan Ali Sadikin yang tidak memakai gelar Raden karena ingin merakyat.
Kelebihan Ali Sadikin adalah kemampuannya yang tidak hanya memusatkan perhatian pada masalah-masalah pemerintahan kota Jakarta saja, akan tetapi pada seluruh permasalahan kehidupan di ibukota republik Indonesia. Ali Sadikin terus-menerus selama dua kali masa jabatannya memberikan perhatian penuh pada berbagai masalah, keperluan, kesulitan, dan sebagainya, baik yang bersifat kepentingan umum maupun kepentingan nasional, serta memperhatikan pribadi-pribadi anggota masyarakat, dan juga meliputi penghidupan seni dan budaya, pendidikan, olah raga, dan berbagai hal lain yang biasanya luput dari perhatian pejabat-pejabat tinggi pemerintah, yang membatasi diri pada tugasnya saja.

KIPRAH ALI SADIKIN DALAM POLITIK

A. Bidang Militer
Sebelum Ali Sadikin menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, karier suksesnya diawali di bidang kemiliteran, yakni sebagai Perwira TN-AL. Sejak tahun 1959 hingga 1977, jabatan yang pernah dipegang adalah Pembantu utama Menteri / Panglima Angkatan Laut tahun 1959-1963, Menteri Perhubungan Laut Kabinet Kerja sekaligus Menteri Koordinator Kompartemen Maritim / Menteri Perhubungan Laut Kabinet Dwikora dan Kabinet Dwikora yang disempurnakan pada tahun 1963-1966, dan terakhir menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 1966-1977 selama 11 tahun.

B. Gubernur
Pada tanggal 28 April 1966, Ali Sadikin secara resmi dilantik oleh Presiden Soekarno di Istana Negara sebagai Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya. Pada saat itu

Ali Sadikin mengenakan pakaian resmi sebagai Mayor Jendral KKO, dengan warna serba putih. Ketika menjabat sebagai gubernur, pekataan dan tindakan Ali Sadikin sering mengejutkan para staf atau aparatnya. Selain itu, Ali Sadikin juga dikenal sebagai pribadi yang paling mudah meledak emosinya tetapi teguh pada prinsipnya. Tidak perduli terhadap siapapun, meskipun itu para pejabat atasannya. Sifat-sifat khas yang melekat dalam diri Ali Sadikin, tidak mengurangi bobot kepribadian dan kesetiaan kepada tugas yang diembannya.

 *) Baca Juga : Pengertian Pencemaran Tanah, Penyebab, Dampak, dan Cara Mengatasinya

Strategi Kebijakan Ali Sadikin dalam Pembangunan Kota Jakarta
A. Politik
Pada saat Ali Sadikin menerima jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta tanggal 28 April 1966, kondisi kota Jakarta dalam keadaan yang kurang baik karena dua faktor, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam, yaitu birokrasi Pemerintah Daerah, sedangkan faktor dari luar yaitu kurangnya tanggung jawab masyarakat untuk ikut serta dalam pemeliharaan dan pengembangan kota. Pada waktu itu susunan organisasi pemerintah daerah, kondisi kepegawaian dan tata kerjanya tidak memungkinkan untuk menangani masalah-masalah besar yang dihadapi Ibukota Negara ini. Selain itu, kondisi sosial politik pada waktu itu kurang mendukung usaha pengikutsertaan masyarakat dalam pemeliharaan dan pengembangan kota.
Ali Sadikin telah menggariskan satu paket kebijaksanaan yang diarahkan untuk menata kembali peran pemerintahan kota, penyelamatan sarana kota dan pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kotanya. Menurut Ali Sadikin dalam Gita Jaya (1977), usaha penataan kembali perangkat pemerintah kota tersebut ditempuh melalui berbagai tahap yang terdiri dari : Pertama, memperbaiki iklim hubungan kerja antara perangkat eksekutif dengan DPRD. Langkah ini perlu untuk menjamin mewujudkan tanggung jawab bersama antara unsur eksekutif dan DPRD agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan. Kedua, perombakan susunan organisasi pemerintahan daerah melalui langkah-langkah penataan kembali susunan perangkat pemerintahan daerah. Dalam hal ini termasuk langkah-langkah ke arah peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pelayanan masyatrakat yang dilakukan di luar perangkat pemerintah daerah. Ketiga, penggarapan pemerintah daerah. Bagian ini sangat penting, karena seringnya perubahan, pemecahan dan penyatuan berbagai departemen di tingkat pusat telah membawa pengaruh terhadap pembagian tugas di antara dinas-dinas daerah maupun instasi vertikal dan perangkat pemerintah lainnya yang cakupan wilayah kerjanya di daerah. Keempat, memberikan kesatuan arah bagi perangkat pemerintah daerah disamping usaha peningkatan kemampuan, juga disusun kerangka kerja yang terencana berdasarkan program. Kelima, memberikan perhatian jaminan atas kepastian hukum para pegawainya, jenjang karier, jenjang kepangkatan, sistem prestasi dan norma-norma kepegawaian yang baik lainnya, perlu ditegakkan. Hal ini penting untuk memungkinkan para pegawai dapat bekerja tenang dan penuh tanggung jawab di bidang pekerjaannya.

B. Ekonomi

Dalam menjalankan program pembangunnya, Ali Sadikin menemukan kendala dalam masalah keuangan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, anggaran belanja kota Jakarta pada waktu itu hanya 66 juta pertahunnya. Sepertiga dari pemasukan daerah, dan dua pertiga dari subsidi pemerintah pusat. Beberapa bulan kemudian anggaran itu naik menjadi 266 juta, akan tetapi jumlah itu tak sebanding dengan kebutuhan-kebutuhan pembiayaan yang
seharusnya tersedia untuk penanganan sarana dan fasilitas-fasilitas perkotaan yang rata-rata terabaikan pada saat itu.
Menurut Ali Sadikin dalam Gita Jaya (1977), cara-cara untuk meningkatkan pendapatan daerah ditempuh dengan jalan intensifikasi penggalian sumber-sumber baru sesuai dengan hak-hak otonomi daerah. Ali Sadikin mempelajari dengan seksama ketentuan yang berlaku untuk memobilisir dana-dana yang ada di daerah sesuai dengan kewenangan yang ada. Pada hakekatnya, sumber pendapatan bagi daerah dapat dibagi-bagi menjadi dua kelompok penerimaan, yaitu penerimaan-penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dan penerimaan pemerintah daerah sendiri. Penerimaan dari pusat meliputi subsidi penerimaan keuangan antara pusat dan daerah; iuran pembangunan daerah (IPEDA); bantuan-batuan program pembangunan (Proyek Inpres); penerimaan-penerimaan lain dari negara. Sedangkan penerimaan dari daerah sendiri meliputi pajak daerah,yaitu pajak-pajak yang berdasarkan wewenang yang diberikan oleh perundang-undangan yang berlaku diadakan dan dipungut oleh pemerintah daerah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1957 tanggal 22 Mei 1957, tentang peraturan umum pajak daerah.
Dalam pembangunan ekonomi terdapat kebijakan-kebijakan Ali Sadikin yang cukup kontroversial, diantaranya yaitu :

1. Melegalisasi Perjudian Liar
   Salah satu kebijakan Ali Sadikin yang sangat berani selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta adalah kebijakan menggali sumber pendapatan untuk pembangunan kota Jakarta dari sektor perjudian. Ali Sadikin melegalkan perjudian karena hasil-hasil dari pajak judi akan dimanfaatkan sebagai salah satu pendapatan daerah.
   Pada masa jabatan Ali Sadikin tahun 60-an, usaha-usaha yang dikatakan maksiat itu sangat tidak menarik hati orang, sehingga mendapat banyak tentangan. Dalam membuat keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, Ali Sadikin tidak pernah meminta pengarahan dari atasannya, termasuk pada waktu memutuskan untuk melegalisasi perjudian di seluruh wilayah Jakarta, Ali Sadikin mengambil kebijakan sendiri (Prayitno, Harja & Timu, 2004).
   Menurut Ali Sadikin dalam Irawan dkk (2008), untuk menghindari penyimpangan terhadap kebijakan tersebut, Ali Sadikin melakukan beberapa hal, antara lain dengan membentuk tim pengawas yang mengawasi aspek sosial-politik dan retribusi yang diatur lewat SK Gubernur DKI Jakarta. Agar kebijakan ini dapat berjalan, maka hal-hal lain yang dilakukan adalah transparansi menyangkut seluruh penerimaan daerah dari pajak judi yang dimasukkan dalam kelompok penerimaan khusus dalam APBD. Dalam hal ini, para anggota DPRD bisa mengontrol ke mana dana hasil perjudian itu dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan yang meliputi bidang pendidikan, sosial mental dan kerohanian, serta infrastruktur.
   
   
2. Melokalisasi Pelacuran dan Pembukaan Tempat Hiburan Malam
   
   Kebijakan lain Ali Sadikin yang tidak kalah kontroversial adalah melokalisasi pelacuran di Kramat Tunggak. Sudah beberapa kali Ali Sadikin mengadakan peninjauan mendadak ke daerah-daerah “pasaran wanita”, ke daerah “P” yang paling ramai di sepanjang Kramat Raya dan Senen untuk mengumpulkan data yang benar. Pada waktu itu, pemberantasan pelacuran memang masalah yang sangat sulit. Pekerjaan itu sudah menjadi mata pencaharian mereka. Tapi Pemda DKI tidak dapat membenarkan atau mendiamkan perbuatan Selain melokalisasi pelacuran di Kramat Tunggak, Ali Sadikin juga membuka tempat hiburan malam.
   
   Ali Sadikin mengatakan upaya itu sebagai bagian dari melayani masyarakat. Karena itu, Ali sadikin berani membuka judi, steambath, dan klub-klub, terutama untuk orang asing yang habis bekerja tidak langsung pulang, melainkan pergi ke klub untuk minum kopi setelah itu baru pulang. Pembukaan klub-klub itu dilakukan untuk melayani masyarakat kelompok ini.
   

C. Sosial dan Budaya

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan
   Menurut Prayitno, Harja & Timu (2004), pada masa awal memegang jabatan sebagai gubernur DKI Jakarta, salah satu perhatian utama Ali Sadikin adalah masalah pembinaan dan pengembangan bidang pendidikan dan kesehatan.
   
   Menurut Ali Sadikin dalam, kewenangan urusan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah ialah penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar. Sedangkan pendidikan sekolah lanjutan masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dalam praktiknya, pelaksanaan di daerah sulit untuk memisahkan antara tugas penyelenggaraan pendidikan tingkat SD dengan tingkat SLP, SLA dan Akademi. Masalahnya saling berkaitan antara satu sama lain.
   
   Ali Sadikin mengambil langkah-langkah yang konkret, antara lain dengan melakukan koordinasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperoleh bantuan pengadaan guru.
   
   Salah satu usaha mencapai keadilan sosial adalah dengan menciptakan kesempatan bagi setiap warga untuk memperoleh derajat pelayanan kesehatan yang layak. Maka dari itu, diadakan pembinaan dan pemeliharaan kesehatan yang meliputi 2 segi, yaitu kesehatan pribadi seseorang dan kesehatan lingkungan. Selanjutnya, kedua segi tersebut harus dilaksanakan secara terpadu.
   
2. Pembinaan untuk meningkatkan apresiasi kebudayaan dan kesenian
   Dalam rangka terus melakukan pembinaan yang intensif terhadap kesenian dan kebudayaan, langkah yang diambil Ali Sadikin dalam Gita Jaya (1977), yaitu membangun Pusat Kesenian Jakarta (PKJ), yang kemudian berganti nama menjadi Taman Ismail Marzuki (TIM) pada tahun 1968. Pembangunan Taman Ismail Marzuki bertujuan untuk menampung kegiatan kesenian masyarakat serta kegiatan Dewan Kesenian Jakarta. Pengelolaan gedung ini diserahkan pada Lembaga Taman Ismail Marzuki, sedangkan Pemerintah DKI Jakarta hanya membina dan mengawasi serta memberikan subsidi sesuai dengan kemampuan amnggaran daerah. Dengan adanya Taman Ismail Marzuki masyarakat akan dapat menyaksikan dan sekaligus mengikuti perkembangan kegiatan kesenian dan dapat juga digunakan sebagai tempat rekreasi.
   
3. Pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga
   Masalah olahraga, Ali Sadikin telah menempatkan dalam deretan program utama pembangunan di DKI Jakarta, baik yang menyangkut
   
   kegiatanfisik maupun non fisik. Pada awal tahun 1967 masalah pokok yang dihadapi Ali Sadikin meliputi masalah-masalah organisasi, sarana fisik, pengadaan peralatan olah raga, dan pembinaan/pengembangan kegiatan olah raga di kalangan warga kota. Langkah pertama yang Ali Sadikin lakukan adalah penyempurnaan organisasi pelayanan di bidang olah raga dalam tubuh pemerintah DKI Jakarta.
   

Kendala-Kendala Pembangunan Jakarta pada Masa Pemerintahan Ali Sadikin

A. Politik

Kedudukan Jakarta sebagai Ibukota Negara dengan sendirinya membawa konsekwensi penempatan Jakarta sebagai pusat kegiatan politik di Indonesia. Seperti kegiatan partai-partai politik, Golongan Karya, Organisasi Massa, mass-media dan berbagai gerakan yang berlingkup nasional secara langsung sangat mempengaruhi kehidpan masyarakat Jakarta. Jakarta pada masa-masa yang lalu selalu digunakan sebagai basis kekuatan politik berbagai golongan di Jakarta, sehingga pengaruh ideologi terasa lebih tajam karena langsung dibina oleh tokoh-tokoh politik tingkat nasional. Kedudukan Jakarta sebagai pusat kegiatan niaga dan industri juga membawa pengaruh dalam kehidupan politik. Selanjutnya perluasan dan perkembangan perindustrian yang sangat pesat di DKI Jakarta merupakan potensi bagi timbulnya masalah. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, maka dilakukan adanya pembinaan politik.

B. Ekonomi

Keadaan keuangan pemerintah daerah DKI Jakarta pada saat Ali Sadikin memasuki masa jabatan sebagai gubernur tidak terlepas dari kondisi seperti itu. Ditambah dengan situasi moneter negara yang sedang dilanda inflasi. Pemerintah pusat pada saat itu baru mengambil tindakan-tindakan memerangi inflasi tersebut. Kemelut ini tercermin dalam keadaan keuangan pemerintah DKI Jakarta.
Ali sadikin mengambil langkah yang berorientasi kepada segi pembiayaan dan anggaran. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja tidak hanya berdasarkan kemungkinan perkiraan pendapatan yang akan diterima, tetapi lebih didasarkan kepada inventarisasi permasalahan yang mendesak yang perlu ditangani segera sesuai urutan prioritasnya. Dengan cara demikian, dibutuhkan dana pembiayaan yang tidak sedikit, yang tidak mungkin diperoleh hanya dengan mengandalkan sumber-sumber dana (resources) yang telah dikenal sebelumnya. Maka dari itu, pajak-pajak yang sudah ada harus diintensifkan dan disempurnakan administrasinya. Disamping itu, Ali Sadikin harus mencari dan menggali sumber-sumber baru untuk mendapatkan biaya guna menutup kekurangan tersebut Sumber-sumber baru tersebut diantaranya dengan melegalkan judi, melokalisasi pelacuran di kramat tunggak dan pembukaan tempat hiburan malam. Dari tempat-tempat tersebut, Ali Sadikin melakukan penarikan pajak yang diprioritaskan untuk pembangunan Jakarta.
Berkenaan dengan kebijakan Ali Sadikin mengenai legalisasi perjudian, lokalisasi pelacuran kramat tunggak dan pembukaan tempat hiburan malam guna mendapatkan anggaran dana , Ali Sadikin mendapat kecaman dari beberapa pihak ormas. Diantaranya para ulama dan delegasi KAWI, yang menganggap kebijakan tersebut bertentangan dengan norma keagamaan norma sosial.

C. Sosial dan Budaya

1. Pendidikan
   Kebijakan Ali Sadikin di bidang pendidikan yang diarahkan pada keseimbangan penyediaan dan pelayanan kebutuhan sarana pendidikan baik untuk SD, SLP maupun SLA telah menimbulkan masalah. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan pendidikan, maka kebutuhan akan gedung sekolah dan tenaga pendidik juga semakin meningkat. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, usaha yang ditempuh Ali Sadikin antara lain menyediakan gedung-gedung sekolah dan menambah jumlah pendidik.
   
2. Kesehatan
   Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kendala-kendala kembali muncul seiring bertambahnya peningkatan pelayanan kesehatan. Diantaranya meliputi kurangnya pasokan darah, kenakalan remaja seperti pecandu narkoba, adanya penyakit menular, serta masalah hygiene perusahaan dan pencemaran di Jakarta.
   
   Untuk mengatasi masalah kekurangan darah, ali Sadikin menempuh kebijakan antara lain dengan: mengukuhkan berdirinya perhimpunan donor darah Jakarta dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus meningkatkan jumlah donor darah sesuai dengan SK gubernur KDKI Jakarta tanggal 12 Juni 1975 No. D.III-3567/a/8/1975 tentang pembentukan perkumpulan donor darah di Jakarta.
   
   Untuk menanggulangi masalah korban narkotika, pemerintah DKI Jakarta mengambil langkah-langkah antara lain dengan melakukan pencegahan melalui bimbingan individuil dan kelompok, khususnya bimbingan keluarga dan kelompok remaja melalui lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi masyarakat yang telah ada. Selain itu, pemerintah mengadakan usaha rehabilitasi korban narkotika di RS. Fatmawati Cilandak. Pada tahun 1973, Ali Sadikin memprakarsai pendirian wisma “Pamardhi Siwi” sebagai sarana perawatan/rehabilitasi korban narkotika atau anak-anak nakal, baik dari hasil razia maupun titipan dari orang tua para korban narkotika.
   
   Adapun kegiatan pemberantasan penyakit menular dilakukan dengan menurunkan tingkat penularan melalui rehydrations centre dengan menambah jumlah rumah sakit yang akan merawat penderita. Disampin itu, pemerintah meningkatkan pendidikan dan penyuluhan kesehatan pada masyarakat serta peningkatan kesehatan lingkungan.
   
   Untuk mengatasi masalah hygiene (kesehatan) perusahaan dan pencemaran di Jakarta, telah diadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga riset nasional dengan mengumpulkan data-data perusahaan dan klasifikasinya, jumlah kendaraan yang mencemari udara serta pengambilan sampel-sampel air untuk dilakukan pengujian.
   
3. Pembinaan untuk meningkatkan apresiasi kebudayaan dan kesenian
   Masalah yang dihadapi Ali Sadikin dalam upaya meningkatkan apresiasi kebudayaan dan kesenian adalah mengenai museum-museum di Jakarta yang kurang terawat dan industri perfilman yang kurang mendapat perhatian. Maka dari itu, langkah yang diambil Ali Sadikin adalah pendirian museum dan pemugaran bangunan bersejarah serta menjadikan film Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri
   
4. Pembinaan dan Pengembangan kegiatan olahraga
   Masalah pokok yang dihadapi Ali Sadikin dalam pembinaan dan pengembangan olahraga pada awal tahun 1967 meliputi masalah organisasi, sarana fisik, masalah pengadaan peralatan olahraga.
   
   Langkah pertama yang diambil Ali Sadikin adalah penyempurnaan organisasi pelayanan di bidang olahraga dalam tubuh pemerintah DKI Jakarta, dengan membentuk Dinas Olah Raga DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah No. 18 tahun 1972. Selain itu, dilakukan usaha-usaha rehabilitasi terhadap sarana olahraga, yang pada waktu itu kurang terawat dan tidak berfungsi lagi.
   

Kemajuan Kota Jakarta pada Masa Pemerintahan Ali Sadikin

1. Bidang pembangunan
   Ali Sadikin adalah gubernur yang sangat berjasa dalam mengembangkan Jakarta menjadi sebuah kota metropolitan yang modern. Di bawah kepemimpinannya Jakarta mengalami banyak perubahan karena proyek-proyek pembangunan buah pikiran Ali Sadikin. Beberapa proyek pembangunan pada masa Ali Sadikin diantaranya seperti : Proyek MHT, Taman Ismail Marzuki, Kebun Binatang Ragunan, Taman Impian Jaya Ancol, Taman Ria Monas, pelestarian budaya Betawi di kawasan Condet.
2. Perekonomian
   Didalam pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi di Jakarta, Ali Sadikin mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang ada sesuai dengan potensinya. Sektor-sektor ekonomi utama di Jakarta adalah perdagangan, perindustrian, dan jasa pertanian dalam arti luas. Sektor-sektor ini menyumbang sekitar 70% dari Pendapatan Domestic Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta. Termasuk didalamnya antara lain, perdagangan besar dan eceran, jasa, industri, penanaman modal, lembaga-lembaga keuangan, pertanian, perikanan, pertenakan dan kehutanan.
   
3. Moral Masyarakat
   Dalam membentuk dan membina moral masyarakat, Langkah yang diambil Ali Sadikin yaitu dengan melakukan pembinaan dan peningkatan pelayanan di bidang keagamaan. Ali Sadikin berpendapat, bahwa tugas-tugas pembinaan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah secara keseluruhan tidak dapat dilepaskan dengan masalah pembinaan keagamaan. Oleh karena itu, program pembinaan agama dicantumkan juga dalam program kerja Pemerintah DKI Jakarta dengan berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat.
   

*) Sekian uraian tentang Biografi Ali Sadikin, semoga bermanfaat.
*) Sumber